Disdik DKI Gerak Cepat Atasi Masalah Video Viral Libatkan Siswa SMP
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk menangani permasalahan video viral yang melibatkan pelajar dari empat sekolah yang berbeda.
Para siswa wajib lapor selama satu minggu kepada guru Bimbingan Konseling (BK)
Selain memanggil para siswa yang terlibat, Disdik Provinsi DKI Jakarta juga langsung melakukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, serta kepala sekolah dari empat sekolah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya meminta maaf atas tindakan yang dilakukan pelajar dari empat SMP berbeda ini yang telah menyinggung masyarakat Indonesia.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Digelar di SMAN 74 Jakarta“Kami, atas nama orang tua siswa yang terkait video viral tersebut, juga atas nama para siswa, memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menyinggung masyarakat Indonesia,” ujar Budi Awaluddin di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/6).
Budi mengungkapkan, rapat koordinasi dengan sejumlah pihak itu telah menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu melakukan beberapa langkah untuk membina sekaligus melindungi para siswa dari potensi perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun rumah.
“Para siswa wajib lapor selama satu minggu kepada guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah masing-masing. Kemudian, kami akan memberikan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan kepada para siswa, orang tua dan sekolah tersebut. Guru BK akan memberikan pembinaan selama satu minggu kepada siswa-siswa tersebut. Kami juga menyiapkan konselor dari Dinas PPAPP DKI Jakarta dan KPAI untuk mendampingi mereka selama pembinaan,” jelas Budi, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Kanwil Kemkumham DKI Jakarta, pihak kepolisian, Kanwil Kementerian Agama, Badan Kesbangpol, dan KPAI juga akan melakukan pembinaan kepada para siswa tersebut selama satu minggu di sekolah.
“Pembinaan juga diberikan kepada seluruh sekolah yang terlibat, orang tua dan seluruh siswa di sekolah tersebut. Kegiatan pembinaan akan diisi dengan penyampaian materi nilai-nilai pengembangan karakter dan kebangsaan bagi para siswa, guru, orang tua dan seluruh pihak di sekolah,” kata Budi.
Budi berharap, dengan pembinaan pengembangan karakter dan kebangsaan ini, rasa toleransi, kerukunan, persatuan dan kesatuan dapat terjalin, baik dalam diri para siswa dan orang tua maupun seluruh pihak di sekolah. Sehingga, kejadian seperti video viral yang menyinggung masyarakat Indonesia itu tidak terjadi lagi.
“Pembinaan ini dilakukan juga sebagai langkah untuk mencegah perundungan terhadap para siswa tersebut. Kita tetap harus melindungi mereka dan memulihkan mental mereka. Pembinaan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan kebangsaan dan pengetahuan penggunaan digital yang bijak. Hal ini akan menjadi pembelajaran bagi kami tentang pentingnya pembinaan pengembangan karakter kepada para siswa,” tandas Budi.
